Isu Korupsi dan Kekuasaan

      Comments Off on Isu Korupsi dan Kekuasaan

Forum Diskusi Pustaka Lewi di akhir tahun ini akan mengambil satu tema problematika klasik bangsa ini:korupsi. Diskusi kali ini dilaksanakan pada 12 Desember 2009 di Student Center GMKI Surabaya dan dimoderatori oleh Santo Vormen koordinator Divisi Litbang Pustaka Lewi. Tajuk utama yang diambil adalah “Bisakah Isu Korupsi Mengguncang Kekuasaan?” Berikut resume diskusi tersebut.

Korupsi sebagai sebuah perbuatan kriminal dan berstatus “extraordinary crime against humanity” di republik ini sudah terlalu sering terjadi sehingga kehilangan status “extraordinary-nya”. Diskusi kali ini akan membahas korupsi dari perspektif relasinya dengan kekuasaan, terutama sebagai sarana mengguncang kekuasaan, tapi ada baiknya terlebih dahulu kita flash back ke belakang mengenang usaha-usaha pemebrantasan korupsi paska Orde Baru.

Tanggal 21 Mei 1998, bertepatan dengan mundurnya simbol Orde Baru, Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan, bangsa Indonesia mempunyai momentum memberantas korupsi. Dimulai dengan landasan politik hukum berupa keluarnya Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Kemudian Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Dimensi internasional juga memperkuat usaha pemberantasan korupsi ini melalui United Convention Against Corruption yang diratifikas tahun 2003.

Secara institusi, pemberantasan korupsi juga lebih digalakkan dengan kehadiran suatu badan ad interim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK inilah yang sekarang digoyang eksistensinya karena menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi. Dan suatu realitas jika sampai saat ini negara ini masih belum bisa terbebas dari kutukan ini. Indeks Persepsi Korupsi kita tahun ini masih mencatat angka rendah 2,8 (dari maksimal skala 10 untuk yang paling bersih).

Kembali kepada isu korupsi dan korelasinya untuk mengguncang pemerintahan, secara moral mungkin sangat kuat, secara konstitusi juga dimungkinkan lewat proses impeachment, tapi dalam proses politik belum tentu semua jalur tadi berjalan mulus. Beberapa yurisprudensi yang bisa kita lihat dalam sejarah dunia mengerucut kepada dua bentuk konkrit: people’s power dan impeachment.

People power seperti kita ketahui melibatkan pengorganisasian massa secara besar-besaran menyingkapi suatu skandal politik atau pemerintahan tertentu dengan tujuan revolusioner mengganti atau sekadar menggulingkan pemerintahan atau figur lalim tersebut. Pihak di belakang layar yang berperan adalah militer dan elit politik. Mungkin negara yang bisa menjadi pelajaran di sini adalah Filipina, ketika Ferdinand Marcos dan Joseph Estrada digulingkan melalui proses ini. Kejatuhan orde baru juga bisa disebut banyak mendapat andil dari gerakan-gerakan people’s power.

Yang menarik adalah proses impeachment. Impeachment lahir sebagai konsekuensi sistem check and balance dalam menjalankan kekuasaan. Negara-negara demokrasi di barat seperti Prancis dan Amerika Serikat menghalalkan proses ini ketika pemerintahan yang berkuasa melakukan skandal tak termaafkan. Prinsip hukum ini juga yang kemudian diadopsi oleh konstitusi kita.

Apakah kondisi dimasyarakat dan elit politik sekarang memperlihatkan indikasi seperti itu? Isu korupsi tidak dipungkiri semakin tajam diiringi kebobrokan institusi penegakan hukum dan berujung lemahnya penegakan rule of law di masyarakat. Demo-demo jalanan berulangkali muncul diiringi manuver-manuver politik sarat kepentingan yang memperlihatkan pemerintahan Presiden SBY jilid kedua ini sedang diuji, terutama dalam kasus Century Gate. Di sisi lain, koalisi pemerintahan yang belum genap 100 hari justru tidak sesolid kuantitasnya di DPR. Apakah ini prasyarat dan prakondisi bagi munculnya people’s power atauimpeachment?