Koalisi, Pragmatisme atau Kepentingan Bersama

      Comments Off on Koalisi, Pragmatisme atau Kepentingan Bersama

Heboh tentang konfigurasi koalisi partai politik di pemerintahan menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini. Dalam konteks bulan ini, koalisi ini akan terbentuk formasinya lewat proses pemilihan presiden. Strategi koalisi apa yang akan diambil tentunya akan menjadi pembelajaran politik (yang baik atau buruk) bagi masyarakat.

Dalam Forum Diskusi Jum’atan Perhimpunan Pustaka Lewi (PPL) 8 Mei 2009 yang kali ini diadakan di Kantor GBI Diaspora di kawasan Ngagel Surabaya, koalisi akan dibedah baik secara konseptual maupun faktualnya. Moderator dalam diskusi yang juga dihadiri oleh beberapa rekan yang aktif di partai politik ini adalah Santo Vormen. Berikut resume dari diskusi bertajuk “Koalisi, Koalisi, Koalisi: Cerminan Pragmatisme Politik atau Demi Kepentingan Bersama” ini.

Iya, koalisi menjadi bahan pembicaraan utama media massa kita sebulan terakhir ini, terutama menyangkut agenda pemilihan presiden pada bulan Juli ini. Seperti biasa kita akan berusaha mengupas apa dan bagaimana koalisi untuk memperoleh pemahaman yang benar dalam rangka menyikapi fenomena yang terjadi di sekitar kita.

Koalisi secara sederhana merupakan usaha untuk mencapai kepentingan politik tertentu dengan cara bekerjasama dengan pihak lain. Dalam konteks pemilu dikenal juga istilah electoral fusion untuk menyebut fenomena ini. Beberapa karakternya adalah: minimal winning coalition, minimum size coalition, bargaining proposition, dan minimal range coalition.

Koalisi sebagai Strategi Politik

Tensi perpolitikan Indonesia tengah memanas seiring usainya hajatan pilihan legislatif dan berlanjut ke pemilihan presiden. Para elit politik mulai menggeliat disusul oleh manuver-manuver politik dan berbagai opini-opini yang berkembang dan tak lupa ekspos media massa yang bisa dibilang sangat berlebihan.

Sebagai sebuah pilihan politik, strategi memang wajar dilakukan apalagi dalam perpolitikan Indonesia yang sangat plural dan tiadanya lagi suatu kekuatan yang dominan seperti Golkar di Orde Baru atau Barnas di Malaysia. Tapi Koalisi model ini sangat berbahaya untuk tereduksi maknanya menjadi hanya sebuah cara untuk memenangkan kekuasaan, bukan menggunakan kekuasaan secara tepat. Karena itu sifat yang temporer dan tidak ada framework keberlanjutannya merupakan hal yang biasa.

 Koalisi tanpa Esensi

Di kutub yang lain bermunculan asumsi-asumsi mengenai koalisi sebagai suatu fenomena yang menegasikan dirinya sendiri. Dalam artian koalisi hanya sebagai tindakan pragmatisme politik yang secara absolut menafikkan pertimbangan ideologis, platform perjuangan, maupun basis massa demi meraih kekuasaan. Dan inilah yang tercermin dalam perpolitikan kita sekarang.

Partai yang nasionalis dan sekuler tidak lagi ragu menerima rayuan partai yang berbasis agama demi mencapai kuota suara. Setali tiga uang demikian pula perilaku elit politik partai yang demi meraih kekuasaan mengingkari komitmen dan struktur partai. Akhirnya tersajilah di media massa kita suasana orang jualan di pasar yang hiruk pikuk dengan suara tawar-menawar kekuasaan.

Tampaknya pengurus partai kita belum sembuh benar dari fenomena ‘deparpolisasi’, pelemahan kekuatan partai sebagai kekuatan demokrasi sejak era demokrasi terpimpin dan dilanjutkan di masa rezim Orde Baru dengan ideologi developmentalismenya. Celakanya upaya mengembalikan supremasi partai politik ini tidak disadari sebagai sebuah agenda yang penting. Padahal apatisme masyarakat terus berkembang

Suka tidak suka inilah bagian dari pendidikan politik yang saat ini dialami oleh bangsa kita. Dan apakah pendidikan politik itu mendidik atau tidak tergantung pada bagaimana partisipasi kita di setiap level dan sektor masyarakat dalam mengawal proses ini supaya kembali ke track yang benar.