Golput: Ekspresi Berdemokrasi atau Eskapisme Politik

      Comments Off on Golput: Ekspresi Berdemokrasi atau Eskapisme Politik

Golongan Putih atau yang lebih kita kenal dengan singkatan golput menjadi sebuah terminologi politik yang cukup menarik untuk dikadji dalam konteks demokrasi kita saat ini. Perubahan politik telah terjadi, keran demokrasi sudah terbuka, saluran politik juga telah diberi ruang, namun golput tetap eksis. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana kita memaknai golput sekarang ini?

Forum Diskusi Jum’atan Perhimpunan Pustaka Lewi (PPL) mencoba menjawab sekaligus mengeksplorasi konsep golput ini pada diskusi yang dilaksanakan pada hari Jum’at 1 Mei 2009 bertempat di Student Center GMKI Surabaya, Jalan Tegalsari 62. Berikut adalah resume dari diskusi yang dimoderatori oleh Santo Vormen dari Divisi Litbang Pustaka Lewi ini.

Golput, kependekan dari golongan putih, merupakan terminologi menarik yang benar-benar murni lahir dari dunia perpolitikan Indonesia. Dalam bahasa Inggris, ‘non-voters’ merupakan kata padanannya. Terminologi ini mulai lahir dan menjadi sebuah gerakan politis ketika rasa ketidakpuasan terhadap kebijakan-kebijakan politik Orde Baru dan mencuat ketika Pemilu 1971. Salah satu pemicunya adalah kebijakan rezim Soeharto yang berusaha menyederhanakan sistem kepartaian dengan melarang berdirinya organisasi dan partai politik baru.

Golput mengindikasikan perilaku seorang pemilih dalam pemilu yang tidak menggunakan hak politiknya atau tidak diberi kesempatan untuk menggunakan hak politiknya. Dari tinjauan literatur, ada tiga kategori dari non-voters atau yang sering diasumsikan sebagai golput  (Desipio, Masuoka, & Stout, 2007):

  1. Registered not-voted, adalah mereka yang sebenarnya telah mempunyai hak pilih tetapi tidak menggunakannya
  2. Citizen not-registered, yaitu mereka yang sebenarnya sudah memenuhi persyaratan untuk memiliki hak pilih tetapi tidak terdaftar sebagai pemilih
  3. Non-citizen, mereka yang sama sekali tidak punya hak pilih karena bukan warga Negara atau penduduk setempat

Kategori golput yang kedua (citizen not-registered) ini yang sering menjadi kontroversi. Kasus amburadulnya DPT (Daftar Pemilih Tetap) dalam pemilihan legislatif, 9 April 2009, menjadi salah satu cerminan bagi kita semua. Banyak warga negara yang hanya menjadi pemilih potensial, bukan pemilih aktual karena kehilangan hak pilihnya dengan berbagai macam sebab.

Beberapa riset juga memperlihatkan kepada kita bahwa secara umum ada beberapa  faktor yang membuat seseorang menjadi golput. Bisa dilihat dari faktor administratif, teknis, maupun politis. Tapi ada juga golput yang muncul sebagai bentuk tidak adanya kepercayaan politik (political distrust) yang berakibat juga secara psikologis massa pemilih untuk punya kecenderungan sebagai golput.

Bagaimana dengan keadaan golput di Indonesia? Secara historis golput memang lahir sebagai sebuah gerakan moral melawan berbagai ketidakadilan yang secara sistematis diberlakukan dalam bidang politik. Tetapi perkembangan selanjutnya, terutama setelah reformasi 1997, golput bisa dilihat sebagai gejala kekecewaan masyarakat  terhadap kinerja perpolitikan nasional yang dilihat gagal dalam memperbaiki kinerjanya sendiri apalagi dalam menyuarakan aspirasi masyarakat.

Grafik di atas menunjukkan tren bahwa golput bukan hanya semakin populer, tapi juga seperti yang diprediksi oleh banyak pengamat politik, golput talah terdesentralisasi seiring desentralisasi pemilihan umum di tingkat lokal. Beberapa pilkada menunjukkan fenomena yang menunjukkan semakin apatisnya masyarakat terhadap pesta demokrasi ini. Pada waktu pemilihan walikota Surabaya 2005 bisa kita lihat, dari 2.013.680 warga yang terdaftar di DPT, hanya 999.591 orang yang menyalurkan hak pilihnya, ini berarti tingkat partisipasi kurang dari separuh (tepatnya 49,64 %).

Kita masih bersyukur karena golput di sini masih dipahami sebagai salah satu pilihan berdemokrasi, bukan lagi sebagai tindakan maker yang dulu dilontarkan terhadap aktivis penggerak golput oleh rezim Soeharto. Menjadi golput di negara lain seperti Australia, Swiss, atau Argentina sama artinya dengan hukuman. Bisa berupa denda, pidana, sampai kesulitan mendapat pekerjaan karena menjadi golput.

Secara teknis, golput berapapun besarnya tidak akan mempengaruhi hasil pemilihan umum, tapi secara moralitas, golput akan mengurangi legitimasi pelaksanaan pemilu. Karena itu, berbagai permasalahan teknis yang menyebabkan seseorang menjadi golput sebisa mungkin diminimalisir. Terutama masalah kebijakan administrasi kependudukan yang selama ini masih menimbulkan permasalahan. Dan yang tidak bisa kita antisipasi adalah jika tindakan ini menjadi bukti pelarian diri individu atau sekelompok orang terhadap tanggung jawab politik mereka. Inilah eskapisme politik yang timbul dari suatu perspektif atau paradigma sebagai akibat logika yang diabaikan atau penalaran yang salah.

Yang perlu dicermati di sini adalah tugas kita bersama untuk mengembalikan kembali makna golput yang mengalami peyorasi pemaknaan. Golput merupakan gerakan moral, sekaligus politis, bukan sekadar permasalahan teknis atau administratif. Ini setidaknya yang bisa kita baca dari karakter masyarakat kita. Berbagai tontonan politik, mulai dari iklan, baliho, sampai berbagai kasus penyalahgunaan jabatan publik mengkatalisator apatisme politik sekaligus menjauhkan masyarakat dari pemaknaan politik yang sebenarnya sebagai sebuah sarana mencapai tujuan bersama.