Forum Diskusi Jumatan Pustaka Lewi kali ini masih tetap bergumul dengan isu-isu pendidikan yang menjadi tema sentral di bulan Maret tahun 2007 ini. Momentum serta kondisi pendidikan Indonesia saat ini patut menjadi bahan kajian sekaligus refleksi tentang dimana dan bagaimana peran sentral umat Kristen di sektor ini.

Diskusi yang digelar pada tanggal 16 Maret 2007 ini dimoderatori oleh Santo Vormen dari Litbang Pustaka Lewi dan selain diikuti anggota Litbang yang lain juga mendapat partisipasi dari rekan-rekan mahasiswa dari FISIP Universitas Airlangga yang menambah dinamika diskusi dan memperkaya perspektif yang dibicarakan.

Resume dari diskusi ini merupakan buah dari diskusi panjang selama kurang lebih tiga jam dan memang tidak mampu menampung dan menangkap seluruh muatan diskusi, tapi poin-poin penting tentang posisi pendidikan bangsa kita saat ini sudah cukup terwakili dan akan terus menjadi kajian bagi kita bersama. 

 

Resume Diskusi:

Masih segar dalam ingatan kita ketika ada beberapa anak Indonesia belasan tahun, memakai peci hitam sambil melambaikan bendera merah putih untuk menerima medali emas olimpiade fisika internasional di Singapura tahun lalu. Mereka merupakan beberapa diantara sedikit anak Indonesia yang mampu memberi ‘’warna lain’’ dari kacaunya sistem pendidikan nasional kita. Dan sayangnya pula, momentum itu tidak digunakan sebaik-baiknya para pelaku pendidikan di tanah air, terutama pemerintah, untuk segera setidaknya menyelamatkan jutaan anak sekolah lain di seluruh Indonesia.

Bila menyimak bunyi salah satu ayat dari Konstitusi negara kita di atas, pendidikan hakekatnya adalah sektor vital yang menjadi tanggung jawab negara. Pendidikan adalah sarana utama dalam membangun bangsa. Bukan hanya character & national building saja, tapi kesejahteraan dan peradaban bangsa juga bertumbuh dari suatu pendidikan. Dengan kata lain, pendidikan merupakan cerminan masa depan bangsa tersebut.

Pendidikan nasional Indonesia, entah disadari atau tidak, masih terpuruk menghadapi perkembangan jaman. Format sistem pendidikan masih mencari bentuk terbaiknya. Goodwill dari pemerintah untuk meningkatkan sektor vital ini, ternyata masih hanya sekadar retorika. Anggaran pendidikan yang seharusnya 20% , dan dibebankan pula kepada pemerintah daerah, ternyata separuhnya pun belum tercapai . Jika mau dibandingkan dengan negara tetangga kita, anggran pendidikan kita termasuk sangat rendah. Dengan hanya 1.4% dari PDB, membuktikan sensitivitas terhadap masalah ini masih sangat kurang. Malaysia mengalokasikan 5,2 % dari PDB, Vietnam 2,8% PDB, Thailand 5,0%, bahkan negara-negara Uni Eropa dan Korea Selatan menganggarkan 7,0 % PDB mereka untuk pendidikan.

Dengan anggaran yang sedikit tersebut, dilakukan program – program pemerintah untuk menunjang pelaksanaan pendidikan, dan itu patut kita beri apresiasi dan dukungan. Mulai dari Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) sembilan tahun, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Rehabilitasi Gedung-Gedung Sekolah, sampai Program Sertifikasi Guru dan Dosen untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Akan lebih mendapat dukungan lagi jika pemerintah konsisten menerapkan kebijakan-kebijakan pendidikan nasional. Bukan rahasia lagi, setiap berganti pemerintahan, berganti pula arah pendidikan nasional. Bukan hanya kurikulum, tapi juga sisten ujian, materi, buku pelajaran, sampai seragam sekolah pun bisa berganti

Di sisi yang lain, komersialisasi pendidikan merasuk ke semua aspek dan mendistorsikan makna dari pendidikan itu sendiri. Setidaknya ada lima lembaga bisnis yang selalu mengikuti dunia pendidikan di Indonesia, yaitu, sektor atau perusahaan pengadaan pakaian seragam sekolah, penerbitan atau percetakan untuk pengadaan buku pelajaran, percetakan dalam pengadaan soal ujian, biro perjalanan wisata sekolah, dan kontraktor pembangunan sarana pendidikan . Kelima hal inilah yang rawan terhadap timbulnya penyimpangan yang nantinya menimbulkan komersialisasi pendidikan. Belum lagi jika kita menyebutkan keberadaan lembaga bimbingan belajar (bimbel), yang ‘’ratingnya’’ meningkat pesat bersamaan dengan Ujian Akhir Nasional (Unas) akhir-akhir ini. Merasuknya nilai-nilai komersialisasi ke dalam ranah pendidikan memunculkan pendidikan mahal (high cost education). Untuk lembaga pendidikan swasta mungkin bisa kita maklumi mengingat fasilitas yang mereka sediakan. Tapi jika ini terjadi pada pendidikan formal yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah tentu memunculkan tanda tanya besar. Pendidikan biaya mahal tidak hanya membatasi hak sebagian warga negara yang kurang mampu untuk sekolah, tapi juga melanggar konstitusi. Di saat kesadaran masyarakat mulai terbangun untuk menyekolahkan anaknya, tembok besar bernama biaya menjadi hambatan utama. Terkadang pula biaya mahal tesebut tidak sebanding dengan kualitas pendidikan yang kita terima. Belum lagi sarana dan prasarana pendidikan yang masih cukup memprihatinkan.

Ada banyak alternatif yang diajukan oleh berbagai pengamat pendidikan Indonesia mengenai format dan arah dari sistem pendidikan di Indonesia. Kebanyakan mengerucut pada desain sistem pendidikan yang mampu memenuhi kebutuhan dunia kerja (industri) seperti yang dilaksanakan di Singapura, dan mempersiapkan bangsa kita dalam menghadapi globalisasi. Bukan hanya globalisasi ekonomi dan perdagangan, tapi juga globalisasi pendidikan dimana sekolah-sekolah dan guru luar negeri sudah siap ‘’mengekspansi’’ Indonesia. Sudah siapkah kita berkompetisi dalam hal ini ?

Tak sedikit praktisi pendidikan yang mengeluhkan sistem pendidikan formal kita yang hanya melahirkan ijazah dan nilai, tapi tidak menghasilkan apa-apa bagi dunia kerja. Seperti yang disampaikan oleh Julius Kusworo mengenai kegagalan pendidikan formal kita. Pendidikan formal kita tidak pernah melatih kerjasama, tidak pernah mengembangkan tanggung jawab yang jelas, dan tidak punya tujuan yang jelas . Dalam situasi orde baru dimana pendidikan ditunggangi politik, salah satu tokoh pendidikan kita, Prof. Wardiman mencoba menerapkan konsep link and match antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Tapi inipun tidak mampu terkonsep secara baik, di samping beberapa kontroversi yang menyertainya tentunya.

Keberadaan dunia perguruan tinggi pun belum bisa diharapkan secara penuh untuk memperbaiki kualitas SDM kita. Justru merekalah yang paling banyak menyumbang angka pengangguran di negeri ini. Perubahan status Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) melalui PP No. 61 tahun 1999 ternyata malah meningkatkan biaya pendidikan, bukannya kualitas pendidikan. Kalau kita mau fair, hanya sedikit PTN yang mampu menjadi BHMN, sekaligus menjadi perguruan tinggi riset, yang mampu membiayai sendiri pendidikannya. Secara kualitas memang kita akui kita jauh tertinggal dari negara-negara lain. Dalam daftar ‘’Top 500 World Universities’’ yang dipublikasikan oleh Shanghai Jiao Tong University (2004), tidak satupun perguruan tinggi Indonesia yang masuk di sana. Keadaannya setali tiga uang dengan daftar ‘’The Top Ten: The Best of Asia’s Best’’ maupun ‘’Best University Websites’’. Baru pada tingkat Asia Tenggara Perguruan Tinggi kita mampu tampil. Di seluruh Indonesia ada 13 PT kita yang masuk 100 PT terbaik se-Asia Tenggara versi Laboratorium Cybermetrics CINDOC-CSIC Spanyol meskipun peringkatnya tidak terlalu baik.

Kita sebagai umat Kristen dan warga negara Indonesia tentu harus ikut menggumulkan permasalahan di atas sebagai artikulasi mandat sosial budaya kita. Tapi kita juga tidak harus menambah kambing hitam permasalahan pendidikan ini. Jika kita mau bercermin diri, ternyata keberadaan kita sebagai umat Kristen belum memberikan teladan atau setidaknya contoh bagi budaya pendidikan kita. Dalam hal-hal kecil tapi sangat mendasar seperti budaya pendidikan, kita seringkali masih terbawa kultur feodal. Kultur pendidikan memang sangat lemah di Indonesia. Budaya feodalisme Belanda masih menyisakan PR yang harus segera kita benahi.

Secara historis memang keberadaan pendidikan formal di Indonesia merupakan ‘’hadiah’’ dari penjajah (Belanda). Akibat dari artikel berjudul Een Eereschuld (hutang budi) di majalah De Gids yang ditulis oleh seorang berhaluan kiri bernama van Deventer, Ratu Wilhelmina tahun 1900 mulai melaksanakan Politik Etis di Indonesia, dan salah satunya adalah di bidang pendidikan. Hasilnya berdirilah Sekolah Calon Pegawai Negeri (OSVIA), Sekolah Kedokteran (STOVIA), yang nantinya melahirkan intelektual muda bangsa pendobrak kolonialisme. Tapi karena masih kental aroma penjajahan, pendidikan saat itu didesain untuk melanggengkan kekuasaan penjajah. Selain diskriminasi, pembatasan orang yang boleh masuk sekolah, kebiasaan untuk menghormati budaya barat, tidak mempertanyakan banyak hal, bahkan sampai budaya kekerasan (premanisasi) masih belum bisa kita hapus sampai sekarang. Kebiasaan penyeragaman pola pikir peninggalan kolonial Belanda juga masih terasa yang bisa mematikan kreativitas individu.

Kultur ilmiah juga belum merasuki dunia pendidikan kita. Terbukti budaya tulis masih lebih kecil daripada budaya lisan. Kurangnya minat para akademisi untuk melakukan penelitian juga menjadi salah satu indikatornya. Data mengenai jurnal ilmiah yang ditulis oleh intelektual Indonesia di forum internasional masih sangat kurang. Dalam bidang ilmu sosial, tak lebih dari 10 tulisan dipublikasikan oleh para peneliti Indonesia dalam jurnal internasional dalam kurun waktu satu tahun. Belum lagi jika kita menyimak fenomena yang (sudah dianggap) lazim di dunia mahasiswa, seperti plagiatisme, jasa pembuatan skripsi, sampai skandal ijazah dan gelar akademik palsu bin gak jelas yang melanda para wakil rakyat dan pejabat kita. Memang di sisi lain kita punya sedikit (mungkin saja banyak) prestasi yang dicatat oleh anak-nak Indonesia dalam forum internasional, seperti prestasi kita dalam berbagai olimpiade sains. Tapi perlu diingat, keberadaan dan kemunculan anak-anak seperti itu mirip (semoga saja tidak) seperti mekanisme seleksi alam (natural selection). Dalam kata lain, merekalah sedikit yang termasuk sebagai ‘’produk berhasil’’ dintara sekian banyak ‘’produk gagal’’ sistem pendidikan nasional kita.

Jika memang pemerintah cq Departemen Pendidikan nasional tidak mampu untuk menentukan format pendidikan nasional, mengapa sekolah-sekolah tidak dibiarkan saja untuk menentukan kurikulumnya sendiri? Hal inilah salah satu alternatif yang sering diajukan oleh kalangan pendidikan. Pemberian kebebasan menentukan kurikulum sendiri, seperti yang terjadi pada sekolah nasional plus-plus atau sekolah standard internasional tentu punya plus-minusnya. Kelebihannya tentu sekolah yang bersangkutan akan mampu mengembangkan sendiri potensi para murid sesuai keadaan atau konteks dan tujuan yang ingin dicapai. Hambatannya mungkin terbesar ada pada maslah SDM dan modal. Minusnya adalah sulit menentukan standard keberhasilan seperti yang diinginkan pemerintah. Selama ini, indikator utama keberhasilan di tingkat SD sampai SMA adalah melalui Ujian Nasional (Unas/UAN). Dan yang terakhir beberapa variabel dari Kurikulum Berbasis Kompetisi (KBK) mulai diterapkan.

Pendidikan merupakan tanggung jawab kita semua. Pemerintah sebagai aktor utama, pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua menjadi instrumen penting dalam pelaksanaan pendidikan di tanah air. Selain itu, dua aktor lain yang juga patut diperhitungkan adalah Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Mereka punya wakil dalam lembaga legislatif untuk ikut menentukan kebijakan pendidikan nasional. Kita sebagai umat Kristen Indonesia tentu punya wakil-wakil di situ, tapi kita juga ‘’memiliki’’ banyak lembaga pendidikan baik di bawah naungan sinode gereja maupun yayasan Kristen. Bahkan beberapa diantaranya sudah menyandang predikat sekolah nasional plus-plus. Keberadaannya pendidikan Kristen ini mungkin sulit untuk berbicara dalam tingkat decision making kebijakan pendidikan nasional. Tapi keberadaan pendidikan Kristen di samping punya kekuatan kuantitas, juga punya kualitas untuk memperbaiki sistem pendidikan Indonesia tanpa melupakan mandat sosial (tidak memandang pendidikan sebagai money oriented atau bisnis oriented) sesuai iman Kristen.

 

Penutup

Hasil diskusi ini merupakan salah satu pandangan dari beberapa anak Tuhan yang merasa terpanggil untuk ikut memikirkan keadaan bangsa ini. Tentu saja perspektif yang kami sampaikan ini punya banyak kekurangan. Oleh karena itu kami membuka diri terhadap kritik maupun saran yang nantinya mampu meningkatkan kualitas materi ini.

Bagi hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf, semoga itu semua dapat memperkaya khazanah dan pengetahuan bagi kita semua. Masih dengan topik utama ‘’Pendidikan’’, sepanjang bulan Maret ini kami akan terus mengadakan diskusi mingguan. Setelah tema ‘’Keberadaan Lembaga Pendidikan Kristen’’, kemudian ‘’Pendidikan Nasional Indonesia’’ pada tanggal 16 Maret dan ‘’Media Massa & Pendidikan’’ sebagai tema berikutnya pada tanggal 23 Maret 2007. Sedangkan pada Jum’at, minggu terakhir Maret akan dihadirkan pembicara tamu untuk mengevaluasi dan mengkritisi hasil diskusi kita selama sebulan. Dan kami sangat mengharapkan saudara-saudari sekalian, terutama pemuda pemudi Kristen, untuk dapat berpartisipasi kembali dalam kegiatan-kegiatan kami yang akan datang. Tempat diskusi dilaksanakan di sekretariat BAMAG Surabaya , Jl. Nginden Intan Timur II/3, Surabaya, setiap hari Jum’at, mulai pukul 17.00 WIB.

Kami juga membuka diri bagi saudara-saudara yang merasa terberkati dengan pelayanan Pustaka Lewi dan tergerak untuk memberikan bantuan bagi kelancaran dan kesinambungan pelayananan Pustaka Lewi. Terima kasih, Tuhan Berkati.