Semarak perayaan kemerdekaan dengan segala pernak-perniknya kembali menghiasi kehidupan kita hari-hari ini. Beranekaragam hiasan berwarna merah dan putih dirangkai dan dipasang di tepi jalan, di mulut gang dan di kantor-kantor. Perayaan tetap semarak walau mayoritas warga tengah berpuasa. Lomba-lomba klasik tetap digelar walau pelaksanaannya dilakukan jauh hari, bahkan ada yang telah dimulai sejak minggu terakhir Juli lalu. Tawa canda ada di mana-mana.

Namun sayang, keceriaan rakyat kali ini seakan lenyap oleh pemberitaan media massa cetak maupun elektronik yang gencar memberitakan proses penangkapan Muhammad Nazaruddin di Cartagena, Kolombia. Keceriaan perayaan kemerdekaan langsung lenyap digantikan rasa jengkel, muak, marah dan terlongo-longo melihat drama pelarian dan penangkapan Nazaruddin.

Disaat yang bersamaan publik juga disodori berita peristiwa penembakan aparat TNI di Papua yang di kemudian hari diduga dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Tidak hanya itu, dari Papua juga kita menonton bagaimana rakyat Papua sampai perang suku karena salah satu kandidat bupati ditolak oleh KPU. Partai sang kandidat telah mencalonkan pasangan lain sebagai kontestan. Ada apa dengan negeri kita?

Berkuasa Jalan Menuju Kemakmuran

Mari bertanya kepada setiap orang kesan mereka tentang elit yang tengah duduk di lembaga pemerintahan. Dapat dipastikan persepsi mayoritas adalah hidup para elit bergelimpangan uang dan fasilitas dus popularitas. Siapa yang tidak tergiur?

Pemahaman seperti itu yang membuat para pemilik uang terjun dalam politik. Kalkulasi untung rugi digunakan. Berpolitik menggunakan hukum “Rakyat jual (suara) saya beli”. Untuk untung seorang pebisnis telah menganggarkan bea promosi, ia menjadi bea pencitraan. Kini keuntungan telah mereka raih.

Kalau kita mau menengok ke belakang, prakemerdekaan, fenomena seperti inilah yang terjadi. Para tuan tanah (priyayi) mendekat pada penjajah dan mereka menyetor sejumlah uang dan untuk itu mereka menjadi perpanjangan tangan kaum penjajah untuk menarik pajak dan mengelola ketenagakerjaan (kerja paksa) untuk mensukseskan perkebunan dan pertambangan yang dikerjakan kolonial.

Nasionalisme yang dipekikkan para pejuang tempo dulu adalah antitesa terhadap sikap mental yang mengabdi pada kolonial (kemewahan dan modernitas).

Generasi Muda Terhanyut Arus Materialisme

Pemuda yang di masa lalu dianggap sebagai pilar bangsa kini mulai diragukan kesahihannya. Publik juga dipertontonkan perilaku Gayus, Nazaruddin, Rosa dan lainnya yang dengan jumawa dalam usia yang relatif muda- mempertontonkan keyakinan bahwa dirinyalah yang berkuasa dikarenakan uang yang mereka miliki. Menggunakan posisinya untuk mengeruk uang dengan rakusnya tanpa rasa bersalah sedikitpun.

Publik juga dikenalkan dengan istilah kaum “cowboy” senayan. Mereka adalah anak-anak muda yang menjadi anggota DPR RI tetapi bergelimangan harta. Mengendarai mobil mewah yang harganya milyaran rupiah. Nazaruddin adalah salah satu di antara mereka. Kalau seorang Nazaruddin saja mampu mengintervensi project yang total nilainya 6 triliun lebih, bagaimana dengan para cowboy lainnya? Pertanyaaannya, apakah mereka berperilaku demikian oleh karena diri mereka sendiri?

Eksploitasi Negara Memicu Separatisme

Politik berbiaya tinggi tentu mengandaikan pengembalian modal yang bisa jadi berasal dari hutang dengan bunga tinggi. Untuk itu eksploitasi terhadap alam menjadi solusinya. Kini kita melihat bagaimana masifnya eksploitasi tambang di Kalimantan dan Papua. Triliunan dana diraih dan dibawa ke Jakarta. Daerah hanya mendapatkan bagian kecil saja. Sebagai misal Freport Papua sahamnya 90,77 % dikuasai Freeport McMoran AS dan Indonesia hanya 9,23%. Demikian juga pencurian ikan di laut kita yang menurut banyak analis mencapai 300 Milyar setahun.

Pemerintahan hasil reformasi telah memberi jawab dengan memberikan kekuasaan yang lebih besar pada daerah yang kita kenal dengan istilah Otonomi Daerah dan Otonomi khusus (Aceh dan Papua). Sejak 1999-2009 telah lahir 164 kabupaten baru, 34 kota dan 7 provinsi. Dengan demikian total keseluruhan kini ada 398 kabupaten, 93 kota dan 33 provinsi. Daerah kini memiliki keleluasaan lebih dalam mengelola keuangan daerahnya. lantas apa yang terjadi? Tiga provinsi termiskin di Indonesia menurut BPS tahun 2010 Papua Barat, Papua dan Maluku.

Penyakit yang telah ada lama di pusat kini berpindah ke daerah. Nepotisme ada di mana-mana. Kekuasaan hanya terkonsentrasi di satu keluarga saja. Hal itu bisa terjadi karena menggunakan uang saat mengikuti pemilu legislatif dan eksekutif.

Kekuasaan yang terpisah dari rakyat di Jaman Orde Baru kini berulang di daerah. Rakyat yang telah memberi suara dijadikan penonton. Yang berkuasa merasa telah membayar sebelum berkuasa.

Logika yang berkembang di bawah merespon fenomena itu adalah dengan menuntut adanya pemekaran daerah baru lagi. Desakan seperti ini lama-kelamaan dapat menimbulkan separatisme. Kekuatan raja-raja di masa lalu sedang lahir baru via pembentukan daerah otonom baru. Jelas hal ini akan menjadi bom waktu separatisme di masa depan.

Integritas sebagai Prophetic Voice

Melihat situasi yang telah dipaparkan di atas, apa yang dapat kita buat sebagai umat percaya? Sebagai LSM Kristen kami sejak tahun 1999 gencar mengampanyekan firman Tuhan dari Yeremia 29:7 yang adalah nats Firman Tuhan yang menjadi visi LSM kami dalam bergerak. Salah satu kelemahan mendasar yang kami temukan adalah minimnya partisipasi umat Kristen dalam pembangunan demokrasi yang telah dimulai sejak masa reformasi.

Kini gerakan itu telah bersambut. Ada banyak gereja yang telah mengabarkan dan mengejawantahkannya dalam program gereja masing-masing. Rasa memiliki umat terhadap kotanya telah tumbuh. Namun sayang, kegerakan untuk memperbaiki negeri ternyata kalah cepat dengan proses pembusukan yang terjadi. Korupsi telah menjadi kanker yang menjalar keseluruh infrastruktur politik kita. Ia merapuhkan pilar-pilar berbangsa kita.

Saat ini adalah waktu yang tepat untuk setiap anak-anak Tuhan menunjukkan integritas dirinya. Pekik “satunya kata dengan perbuatan” harus ditunjukkan umat Tuhan jika kita tidak ingin republik tercinta ini tercabik-cabik seperti apa yang kini tengah terjadi di Timur Tengah.

Untuk mencegah perusakan yang lebih massif kita sebagai umat harus berani mengambil peran sebagai kekuatan control pada pemerintah. Mengingatkan pemerintah adalah suara kenabian kita (profetik voice). Firman Tuhan dalam Roma 13: ayat 3..” Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Mau kah kamu hidup tanpa takut kepada pemerintah ? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan memperoleh pujian dari padanya”… meneguhkan kita agar tidak gentar dalam mengoreksi semua praktek busuk yang tengah terjadi saat ini. Tetapi dengan sebuah catatan kritis bahwa dalam melakukan kritik itu kita juga harus menunjukkan contoh satunya ucapan dengan tindakan (integritas) kita sebagai umat percaya.

Sonny Sewanton Saragih (Ketua Perhimpunan Pustaka Lewi)

Disampaikan pada peringatan Hari Kemerdekaan RI Ke-66 di GSPII “Jemaat Berea” Wage, Sidoarjo, 17 Agustus 2011.