Persoalan elementer dalam berbangsa dan bernegara kembali mengemuka. Negara yang terbentuk dari keberagaman agama dan keyakinan ini seakan harus kembali membicarakan persoalan mendasar yang enam puluh  (60) tahun lalu telah ‘dituntaskan’ oleh founding father and mothers kita.

Desakan kelompok tertentu agar pemerintah melaksanakan SKB 2 Menteri Nomor 1 Tahun 1969 dengan “murni dan konsekwen” menggelindingkan “isue sensitif” itu pada perubahan SKB. Pro dan kontra terjadi. Hasilnya, pemerintahan SBY memilih melakukan revisi terhadapnya.

Upaya pemerintah untuk melakukan penataan hidup bersama antar umat beragama di Indonesia melalui revisi SKB 2 Menteri No.1 tahun 1969 itu kini telah final. Menteri agama, seperti yang dimuat media massa, mengatakan bahwa perumusan revisi SKB 1969 itu kini tinggal sinkronisasi bahasa saja. SKB hasil revisi itu akan berganti nama menjadi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.

Isi Peraturan Bersama Dua menteri ini telah dipublikkan pemerintah dengan cara mencicil (ini gaya khas Pemerintahan SBY untuk mengetahui reaksi publik). Dua pekan terakhir pada publik telah diinformasikan bahwa Forum Kerukunan Antar Umat Beragama akan diberdayakan dengan cara memberi kewenangan padanya untuk mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati/Walikota ikhwal boleh tidaknya sebuah tempat ibadah berdiri di wilayah yang bersangkutan.

Tidak hanya itu, di dalam Peraturan Bersama Dua Menteri yang baru ini tampak upaya memperberat persyaratan ijin suatu tempat ibadah begitu terasa. Alih-alih menghargai kebebasan beribadah yang notabene adalah Hak Asasi Manusia (HAM), pada Peraturan Bersama yang baru akan ditambahkan ayat baru pada pasal pendirian rumah ibadat tentang persyaratan administratif. Pihak pemohon harus melampirkan daftar umat/jemaatnya yang berdomisi di wilayah tersebut dengan melampirkan foto kopi KTP dan harus mendapatkan legalisasi dari pejabat setempat sesuai tingkat batasan wilayah. Menurut informasi yang telah beredar, jumlah umat minimal sembilan puluh (90) orang. PGI sedang melakukan lobi agar jumlah umat/jemaat dikurangi menjadi hanya sekitar 60 orang saja.

Penambahan persyaratan baru itu dapat dijadikan indikator upaya “pencegahan” bertumbuhnya tempat ibadah di era kemerosotan moral yang sedang kita alami sekarang ini. Hambatan “klasik” pemohon ijin tempat ibadah, ijin tetangga sekitar, selama ini bak jeruji besi kebebasan beribadah. Kini, pemohon ijin tempat ibadah seperti orang yang sedang diborgol dihadang jeruji.

Jika kita berani berkata jujur, gereja adalah salah satu lembaga yang akan kesulitan untuk dapat melepaskan diri dari “borgol” dan “jeruji” itu. Lantas, apa yang harus dilakukan gereja?

Tentu tidak ada solusi instant terhadap peraturan bersama dua menteri itu. Belajar dari kegagalan  minoritas secara agama menentang RUU Sisdiknas beberapa waktu yang lalu, mau tidak mau gereja harus melakukan “pertobatan” paradigma. Cara gereja yang selalu reaktif dan diperparah “trauma” masa lalu saat ini harus segera dipatahkan dan ditinggalkan.

Misi gereja “Mengabarkan injil keseluruh dunia” tanpa kita sadari membentuk paradigma kita yang sepertinya tidak relevan lagi dengan kekinian. Ibarat tim sepakbola, misi mencetak gol sebanyak-banyaknya membuat gereja lebih banyak menciptakan striker. Ironinya, tanpa kita sadari semua pemain kita “intimidasi” menjadi striker. Tidak ada lagi yang berfungsi sebagai playmaker, pemain sayap dan bahkan pemain belakang yang bertugas menghalau pemain lawan.

Metode dan anggaran mencetak seorang striker tentu berbeda dengan pemain belakang. Anggaran terlalu besar dialokasikan pada proses mencetak striker. Lihat lah apa yang dimiliki gereja sekarang ini. Banyak teruna (striker) tetapi tidak menguasai persoalan. Bak orang bingung di tengah keramaian. Dan sedihnya, gerak refleknya adalah mencari kambing hitam.

Jika gereja tidak segera “bertobat”, jangan harap kita tidak akan kebobolan lagi. Tidak berapa lama lagi babak final kompetisi liga “Pornografi dan pornoaksi” segera digulirkan. Apa strategi yang dipilih? Bagaimana dengan pemain kita, berkualitas-kah? Dan terakhir, Siapa pelatihnya?

Sonny S. Saragih

(aktivis Perhimpunan Pustaka Lewi)