Permasalahan penanganan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di masa lalu menjadi sorotan utama sarasehan Perhimpunan Pustaka Lewi (PPL) memperingati Hari Hak Asasi Manusia (10 Desember) pada hari Jum’at, 10 Desember 2010 di sekretariat Pustaka Lewi di wilayah Ketintang Madya, Surabaya.

Hadir dalam diskusi siang itu, Dandik Katjasungkana, S.Sos. sebagai koordinator Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) Jawa Timur dengan moderator Robi Dharmawan (mahasiswa Jurusan Politik FISIP Universitas Airlangga).

Tak ayal lagi, diskusi sekitar dua jam ini menjadi semacam evaluasi setiap pihak yang punya peran dalam penanganan pelanggaran HAM, terutama di masa orde baru. Dandik, dalam uraiannya, menyampaikan kekecewaan terhadap belum tuntasnya berbagai ‘pekerjaan rumah’ tersebut, bahkan disinyalir ada kecenderungan untuk melupakan masa lalu yang kelam tersebut dengan asumsi kita harus fokus pada masa depan.

Ditambah lagi pemerintahan sekarang yang dirasa tidak terlalu sensitif dengan isu-isu HAM. Sembari membari contoh pernyataan Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, yang mencoba memberi kompensasi kepada keluarga korabn pelanggaran HAM dengan lapangan pekerjaan tertentu dinilai tidak pada tempatnya dan menunjukkan itikad kurang baik pemerintahan menuntaskan problem bangsa ini.

Menyinggung relevansi penanganan pelanggaran HAM tersebut dengan iklim demokrasi kita sekarang, sebagai subtema dalam diskusi ini, alumnus FISIP Universitas Airlangga ini menyatakan hubungannya sangat erat. Kekecewaan sebagian masyarakat terhadap masa reformasi yang gagal memberikan iklim demokrasi yang lebih baik, di satu sisi juga imbas karena para pelanggar HAM di masa Orde Baru masih melenggang aman untuk menduduki jabatan struktural atau politik tertentu, baik di tingkat lokal maupun nasional. Hal ini diwarnai juga dengan adanya beberapa mantan aktivis yang ternyata sekarang bekerjasama dengan pihak-pihak yang dianggap sebagai pelanggar HAM di masa lalu.

Di akhir uraiannya, Dandik sebagai praktisi yang bergerak di bidang aktivisme sosial, menyampaikan betapa vitalnya peran agama dalam mendukung tersosialisasinya nilai-nilai HAM di masyarakat. Walaupun tidak menilai bahwa institusi agama punya peran itu, Dandik justru melihat bahwa secara personal, dalam artian para pemimpin agama, lebih berperan jika merujuk pada pengalaman aktivisme politik mahasiswa dalam menumbangkan Orde Baru.