Berbicara mengenai persoalan-persoalan sosial-politik, hukum dan ekonomi bangsa ini seolah membawa kita pada pembicaraan yang tak kunjung selesainya persoalan-persoalan yang melanda bangsa ini. Tapi itulah realitas yang tidak bisa tidak harus kita terima.

Akan tetapi Pustaka Lewi mencoba memberanikan diri untuk melakukan prediksi dan proyeksi terhadap persoalan-persoalan bangsa ini seara umum. Di sini kami membedakan antara prediksi dan proyeksi sebagai dua istilah yang mempunyai makna berbeda yang akan kami pakai demi kepentingan tulisan ini.

Prediksi menjadi penting karena dengan predisi berdasarkan kecenderungan-kecenderungan yang ada kita dapat melihat kira-kira apa yang akan terjadi atas perjalanan bangsa ini ke depan. Sedangkan proyeksi penting karena berdasarkan prediksi kita tidak hanya sekedar melihat “apa yang ada” dan pasrah pada hasil prediksi, tapi juga mengupayakan “apa yang seharusnya”.

Dengan kata lain, prediksi melihat bangsa ini lewat apa yang ada dan yang sedang terjadi (jika kecenderungan-keenderungan ini yang terus berlangsung maka ini yang akan terjadi), sedangkan proyeksi melihat apa yang seharusnya dilakukan guna menciptakan masa depan yang lebih baik bagi bangsa ini berdasarkan keenderungan-kecenderungan yang ada dalam prediksi (jika ini yang terjadi maka ini yang arus dilakukan).

Prediksi ini akan kita awali dengan melihat persoalan-persoalan bangsa ini satu persatu secara umum. Pada wilayah sosial-politik walaupun masih terdapat kekurangan di sana-sini (dalam hal ini pelaksanaan Pemilu 2004), namun menurut kami masih lebih banyak kelebihan-kelebihan dalam kehidupan sosial-politik yang sangat baik bagi kehidupan demokratisasi bangsa ini ke depan. Akan tetapi pertanyaan mendasar yang patut diajukan adalah: “Sudahkan Gereja ikut berpartisipasi aktif—bukan reaktif—dalam segenap kehidupan sosial politik bangsa ini demi tercapainya demokratisasi?

Apabila di atas kita memandang positif perkembangan sosial politik bangsa ini, berbeda dengan yang terjadi pada wilayah hukum apabila kita melihat penyelesaian-penyelesaian hukum dewasa ini. Disahkannya UU Sisdiknas, pembatalan UU Nomor 16 Tahun 2003 tentang terorisme, korupsi yang masih saja merajalela, penembakan pendeta di Palu dan masih banyak lagi persoalan di seputar hukum yang menunjuk pada indikasi bahwa betapa hukum kita adalah hukum yang “seolah-olah”. Seolah-olah ada keinginan memberantas korupsi padahal di lapangan dilaksanakan dengan setengah hati, seolah-olah membela rakyat kecil padahal seperti kita tahu keadilan hukum masih sangat jauh dari rakyat kecil, seolah-olah pro-keadilan padahal mendukung ketidakadilan, seolah-olah menjaga kaum minoritas dan kaum terpinggirkan adahal yang terjadi di lapangan justru sebaliknya.

Hal yang sama terjadi pula dalam wilayah ekonomi. Arus kapitalisme global tidak bisa tidak harus kita terima sebagai realitas ekonomi global di kala kondisi ekonomi kita belum pulih sepenuhnya. Kasus Buyat, masalah pengangguran yang cenderung meningkat, persoalan perburuhan, dan lain-lain. Sebagai catatan perlu diketahui pada tahun 1971, 90% transaksi finansial global yang berjumlah 1,4 miliar dolar AS per hari terkait dengan kinerja ekonomi riil dalam rupa investasi jangka panjang, dan hanya 10% yang berupa spekulasi (virtual economy). Pola ekonomi seperti itu saat ini telah berubah, pada tahun 2000 sekitar 95% dari 1,5 triliun dolar AS transaksi finansial global berupa spekulasi yang tidak terkait sama sekali dengan ekonomi riil (New Internasionalist, February 2003). Apabila melihat tren ekonomi global yang seperti itu lalu bagaimana masa depan ekonomi riil di Indonesia? Dan bagaimana peran negara dalam menghadapi tren ekonomi global tersebut? Sudahkan memihak pembangunan ekonomi rakyat kecil? Dan apa pula yang telah dilakukan Gereja?

Semua persoalan-persoalan tersebut tak dapat disangkal adalah persoalan yang harus kita hadapi bersama-sama sebagai persoalan kita bersama. Dan akhirnya kita tiba pada pertanyaan paling fundamental dalam tulisan ini “Gereja dimanakan engkau?”. Jika kita melihat kecenderungan yang ada maka dapat diprediksikan bangsa ini akan semakin susah bangkit dari keterpurukan di segala bidang, di sinilah letak relevansi Gereja dalam memenuhi panggilan-Nya juga sebagai bagian dari partisipasinya bagi bangsa ini.

Pada wilayah sosial-politik Gereja seharusnya lebih peka pada persoalan-persoalan sosial-politik bangsa ini, Gereja harus dapat menjadi landasan etis-moral bagi kehidupan sosial-politik bangsa ini. Atau jangan-jangan Gereja lebih suka berlindung di balik “tembok-tembok kemapanan”, menjalankan politik ari aman, dan tidak peduli pada manusia di sekitarnya (baca: kelompok non-Kristen). Begitu pula dalam bidang ekonomi, tatkala laju kereta globalisasi ekonomi semakin tidak adil dan manusiawi, dan harapan main jauh dari benak manusia (khususnya di negara-negara berkembang), maka sudah seharusnya Gereja mampu memberikan harapan dalam wujudnya yang konkrit.

Akhir kata, sesudah kita melihat apa yang telah kami paparkan di atas secara umum maka pertanyaan yang harus direnungkan oleh kita semua adalah sudahkan Gereja menjalankan peran profetiknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Yaitu dengan peka terhadap persoalan sosial-politik, hukum dan ekonomi, serta berani menyuarakan suara kenabiananya di tengah persoalan bangsa yang kompleks.

Dengan inilah Gereja dapat berpartisipasi dalam perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu pula yang kami harapkan di Perhimpunan Pustaka Lewi dapat menjadi kegelisahan bersama dan menjadi persoalan bersama yang mau diselesaikan secara bersama-sama pula, guna menciptakan Indonesia sebagai tempat yang nyaman sebagai tempat hidup bersama. Semoga.

*Pandangan ini disampaikan saat Seminar Nasional Wawasan Kebangsaan IX yang diselenggarakan oleh BAMAG Surabaya pada 24-25 Agustus 2004 di Graha Samudra Bumimoro Surabaya.