Forum Diskusi Jum’atan yang menjadi kegiatan tetap Pustaka Lewi dan GMKI Surabaya yang diadakan di ruang diskusi GMKI Surabaya pada hari Jum’at, 26 Juli 2013, terasa spesial dengan kehadiran salah satu anggota KPU Surabaya, Choirul Anam, yang memberi pemaparan terkait bagaimana pelaksanaan pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Timur pada 29 Agustus nanti.

Dimoderatori oleh Ketua Cabang GMKI Surabaya, Andiyan Rianditya, diskusi bertajuk “Jatim Menyongsong Pilgub” ini lebih banyak membahas bagaimana dinamika elit politik yang terjadi paska penetapan KPU yang membuat pasangan Khofifah-Herman terlempar dari bursa persaingan pilgub kali ini. Didiskusikan juga bagaimana bentuk partisipasi masyarakat sipil dalam ikut mengawasi pemiliha gubernur periode 2013-2018 ini.

Choirul Anam dalam kapasitasnya sebagai komisioner KPU Surabaya menyatakan KPU Jatim sebenarnya sudah melaksanakan peraturan penetapan pasangan calon sesuai dengan aturan yang berlaku. Pasangan Khofifah dan Herman pun dianggap juga telah melakukan proses gugatan dengan cara yang benar, dengan mendaftarkan gugatannya ke PTUN dan membuat laporan ke DKPP.

Yang menjadi perhatian saat ini, dan ini yang disayangkan oleh Choirul Anam adalah kenapa proses penetapan keputusan berupa voting tersebut sampai terekspos di masyarakat. Hal ini diperparah dengan berbagai spekulasi di media massa yang menyebutkan adanya dugaan suap terhadap salah satu anggota KPU.

Choirul Anam juga menekankan bahwa pelaksanaan pesta demokrasi dengan anggaran sekitar 700 milyar ini dibayangi dengan berbagai tantangan dan hambatan. Tantangan dan hambatan yang dimaksud tentu berujung kepada bagaimana pelaksanaan pilgub ini bisa berjalan efektif dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, terutama dalam konteks Kota Surabaya yang selama ini sudah teruji stabilitas masyarakatnya.

Salah satu hal yang dianggapnya tantangan serta hambatan adalah potensi terciptanya golput karena masyarakat yang tidak bisa menyalurkan suaranya sesuai mekanisme. Seperti kita ketahui, banyak rakyat Jawa Timur yang kerja di luar wilayah Jawa Timur, bahkan di luar negeri. Karena tidak adanya mekanisme bagaimana mereka menyalurkan suaranya, maka suara mereka otomatis hilang. Hal ini sebenarnya bisa diatasi dengan e-voting yang dinilai juga murah, tapi ini lagi-lagi kembali kepada kebijakan di tingkat pusat yang ternyata belum memberi persetujuan terhadap mekanisme seperti ini.