Kerusuhan yang terjadi dalam lingkup Lembaga Pemasyarakatan (LP) Tanjung Gusta tidak hanya memunculkan borok pengelolaan sebuah institusi milik negara, tapi juga mengangkat serangkaian permasalahan mulai dari tingkat terbawah penegakan hukum di masyarakat kita sampai masalah struktural di tingkat pengambilan kebijakan. Fenomena di LP Tanjung Gusta seakan tepat untuk dijadikan sebuah pintu masuk memahami sekaligus mengkritisi apa yang salah dalam masalah penegakan hukum.

Forum Diskusi Pustaka Lewi yang diselenggarakan bekerjasama dengan GMKI Cabang Surabaya mengangkat masalah ini menjadi tema diskusi bersama pada diskusi di Student Centre GMKI Surabaya pada 19 Juli 2013. Diskusi yang dimoderatori oleh Santo Vormen ini awalnya diarahkan untuk mencari berbagai solusi atas berbagai permasalahan hukum yang dimulai dari pengelolaan LP, tapi dinamika diskusi justru lebih menukik kepada identifikasi permasalahan di lapangan.

Kamis, 11 Juli 2013, kerusuhan terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan, Sumatera Utara. Menurut Kepala Kesatuan Pengamanan LP, kerusuhan disertai tindakan anarkhis narapidana ini berasal dari protes narapidana akan minimnya pasokan air. Hal itu ditambah dengan aliran listrik yang terganggu akibat perbaikan trafo listrik di wilayah tersebut. Menjelang waktu berbuka puasa, para tahanan berkumpul di lapangan, dan meminta pasokan air. Situasi menjadi tidak terkendali ketika narapidana menyasar tempat-tempat untuk mencari air tersebut dan mulai membakar ruang administrasi. Kebakaran pun terjadi sampai dinihari dan menyebabkan lima orang tewas terbakar, dua diantaranya petugas lapas. Sekitar 212 narapidana lari dan baru sekitar setengahnya yang kembali.

Apa yang terjadi di Tanjung Gusta ini sekana menjadi puncak dari serangkaian insiden yang menimpa institusi yang dibawah Kementerian Hukum dan HAM ini. Terungkapnya kelemahan sistem pengawasan narapidana, adanya berbagai fasilitas mewah yang diterima narapidana, kemudian kejahatan teroganisir yang bisa dilakukan dari dalam penjara, sampai kasus LP Cebongan, seakan menjadi pelengkap lemahnya penegakan hukum di negara ini.

Dampak terhadap peristiwa ini tentunya bukan hanya berujung kepada sistem menajerial LP saja, tapi juga pertanyaan akan kebijakan penegakan hukum secara luas, termasuk berbagai kebijakannya. Hal-hal apa saja yang perlu disorot dari kasus LP Tanjung Gusta dan sisi-sisi mana yang perlu diperbaiki, ini yang akan kita diskusikan dalam kesempatan kali ini.

Problematika mendasar ketika berbicara tentang keberadaan Lembaga Pemasyarakatan (LP) adalah fungsi esensial yang diembannya. Paradigma kuno mencoba menekankan fungsi LP dan serangkaian hukuman yang menyertainya sebagai proses menghukum warga negara yang bersalah. Konsep deviasi atau penyimpangan sosial terlebih dahulu harus mendapat penghukuman yang setara dan membuat jera pelakunya. Kekuasaan untuk melakukan penghukuman ini tentu berada di tangan negara atau otoritas yang berwenang yang mendapat legitimasi di masyarakat. Paradigma ini kemudian berkembang seiring kemajuan peradaban manusia dan menempatkan pelaku yang terhukum sebagai subyek yang harus dipulihkan martabatnya dan memberi ruang bagi tujuan akhirnya di LP, yaitu kembali dan menjadi bagian dari masyarakat yang beradab.

Keadaan LP di negara kita memang masih jauh dari konsep ideal di atas. Kasus LP Tanjung Gusta seakan menegaskan bahwa LP adalah suatu wilayah “kelas dua” di republik ini dan negara seakan-akan tidak hadir sebagai aktor utama di sana. Apa yang kita sebut keadaan “anarkhi”, baik dalam relasi sosial maupun keberadaan institusional nyata bukan hanya di LP Tanjung Gusta, tapi juga hampir di seluruh penjuru negeri. Keadaan LP yang kumuh, penegakan peraturan dan hukuman di LP yang masih longgar justru memunculkan istilah baru di masyarakat bahwa “LP adalah tempat sekolah kriminal” atau bahkan “tempat pendidikan kriminal untuk naik kelas”. Belum lagi jika kita melihat kasus LP Cebongan yang mengafirmasi watak otoritarian aparatus negara. Kondisi pikiran dan mentalitas kita dalam melihat keberadaan LP sekarang tampaknya tidak jauh beda dengan kondisi di masa kolonial.

Dalam pandangan sosiologis masyarakat, berbagai letupan yang terjadi di LP juga bisa dilihat sebagai simbol ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat, baik ketimpangan ekonomi, sosial, maupun perlakuan di depan hukum. Kondisi ini tidak hanya muncul tatkala korban berada di LP, tapi juga sudah tersemai benihnya tatkala mereka berada di masyarakat. Berbagai institusi sosial kemasyarakatan sudah tidak bisa menjadi wadah bagi “orang-orang kalah” ini, sehingga kriminalitas dilihat salah satu jalan menapak tangga sosial. Seperti yang telah banyak disebut-sebut oleh pemahaman struktural, kekalahan mereka bersaing dalam bidang-bidang kehidupan bukan hanya karena kondisi asali mereka, melainkan juga karena struktur sosial yang sebenarnya sudah timpang.

Pada akhirnya, persoalan kriminalitas di masyarakat tidak hanya sebagai sebuah masalah penyimpangan pribadi atau sekadar angka-angka deviasi yang mempunyai batas toleransi.

Selain masalah di tingkat paradigma dan mentalitas di atas, ada sederet masalah teknis yang harus segera diperbaiki pihak terkait. Pertama adalah pembenahan kondisi fisik LP, terutama dari sisi kapasitas. Kedua adalah pembenahan sumber daya manusia di segala tingkat institusi penegak hukum, dan terakhir, yang tak jemu-jemunya disuarakan, adalah penegakan otoritas hukum sebagai kunci permasalahan hukum di negeri ini.